Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.

Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh stage user.

Even though officially removed from coordination beneath Kemenkopolhukam, Mahfud emphasized that his ministry could however talk to BIN for facts. “To be a minister, I always get information and facts from The pinnacle of BIN and sometimes request BIN to present displays at ministerial conferences,” he explained.[3]

In the same way, the Omnibus Job Creation Regulation also boundaries the classes of communities linked to the preparing from the AMDAL. The revised Post 26 (2) no longer recognizes the participation of environmentalists together with other pertinent communities from the AMDAL business enterprise/activity program, since it strictly will allow just the involvement on the ‘specifically impacted communities’.

Tujuan intelijen menangkap seorang anggota teroris yang belum melakukan terorisme bukan untuk dihukum, tetapi untuk membongkar jaringan teroris yang lebih luas. Kepentingan intelijen disini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi aksi terorisme, bukan menunggu sampai aksi terorisme terjadi, kemudian menghukum pelakunya.

Selain melakukan pekerjaan intelijen, Baintelkam dan Satintelkam juga melayani masyarakat terkait beberapa hal yaitu:

Boundaries to institution of international foundations, which includes yet another necessity to refrain from actions which “disrupt The soundness and the unity” of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.”

Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.

Pemerintah daerah juga akan mendapatkan keuntungan dari tingginya perputaran uang di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pariwisata, sehingga dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.

It can be noteworthy that Soeharto’s individuals crammed ABRI and all intelligence agencies, remaining de facto

“With the enactment of this Regulation, the authority in the minister, head of institution, or Regional Authorities which has been stipulated in the legislation to carry out or variety legal guidelines and regulations

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan klik disini secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan situation, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.